AJI Jakarta Biro Banten Soroti Skandal Pagar Laut Tangerang Utara dan Dugaan Kongkalikong Pejabat

News - Aras Atas | Tangerang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Biro Banten menggelar diskusi publik bertajuk “Menolak Lupa Pagar Laut Tangerang Utara” pada Rabu (12/3/2025). Diskusi yang diadakan secara daring ini membahas dampak proyek pagar laut terhadap nelayan, lingkungan, serta dugaan keterlibatan pejabat dalam menguntungkan korporasi besar.

Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kholid, aktivis nelayan Banten, dan jurnalis lingkungan Sapariah Saturi dari Mongabay. Mereka menyoroti ketidakadilan yang dialami masyarakat pesisir akibat proyek tersebut dan lambannya respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Susan Herawati menegaskan bahwa proyek pagar laut di Tangerang Utara hanyalah puncak dari berbagai masalah serupa yang terjadi di wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

"Saya tidak mau bilang kasus (Tangerang) ini menjadi keberuntungan ya sehingga menjadi atensi publik. Tapi ini memang bom waktu yang membuka mata masyarakat Indonesia tentang bagaimana bobroknya pemerintah kita," ujar Susan.

Susan juga mengkritik lambannya respons Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak serius menangani masalah ini. Menurutnya, tindakan hukum hanya menyentuh level bawah sementara aktor intelektual tetap bebas.

"Kemudian ujungnya tidak ke mana-mana. Respons KKP bukan hanya lambat, tapi tidak peduli. Tiba-tiba kita dipertontonkan lagi dengan penetapan tersangka, seolah-olah selesai di level bawah," tambahnya.

Sejalan dengan itu, Kholid, aktivis nelayan Banten, menuding adanya hubungan mesra antara pejabat dan korporasi besar dalam proyek ini.

"Kalau melihat kejadian ini sudah ada pejabat yang kongkalikong. Pejabat mesra sama Aguan. Asoi-asoian sama oligarki," tegas Kholid.

Ia juga menyoroti Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, yang dijadikan tersangka bersama tiga orang lainnya. Menurutnya, kecil kemungkinan Arsin mampu membangun pagar laut hingga Kabupaten Serang tanpa dukungan pihak lain.

"Arsin hanya penjahat kecil. Negara takut sama Aguan biar urusannya sama saya," kata Kholid.

Ia bahkan mendesak agar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal melindungi masyarakat pesisir dari kepentingan korporasi besar.

Dari sisi jurnalisme, Sapariah Saturi menekankan pentingnya peran media dalam mengungkap kejanggalan di balik proyek pagar laut. Ia mendorong kolaborasi antar media untuk mengawal isu-isu lingkungan secara menyeluruh.

"Pebisnis padahal sudah muncul. Kita bisa terus menguliti, menagih. Kenapa KKP jadi selembek, dan kenapa aktor besar tidak ditangkap," ujarnya.

Sapariah juga menegaskan bahwa investigasi media harus dilakukan secara bersama-sama agar tidak mudah dikalahkan oleh narasi tandingan yang dibuat oleh pihak berkepentingan.

"Ini persoalan bersama. Di Tangerang, Batam dan lain-lain ini masalah bersama. Kalau media berjejaring bisa lebih cepat menangkal isu-isu tandingan yang dibuat pengusaha," jelasnya.

Diskusi ini menjadi bagian dari upaya AJI Jakarta Biro Banten untuk mengawal isu-isu lingkungan dan hak masyarakat pesisir. Mereka berharap diskusi ini dapat membangkitkan kesadaran publik dan mendorong kebijakan yang lebih adil bagi nelayan dan lingkungan.