Ambalat: Laut Sunyi yang Akan Menjadi Panggung Dua Negara

News - Aras Atas | Jakarta, 27 Juni 2025 – Di balik meja kayu Istana Merdeka, dua pemimpin berbicara dengan suara tenang. Tapi arah keputusan mereka bisa mengubah peta kekuasaan laut kawasan. Ambalat—wilayah laut sunyi yang selama ini diselimuti sengketa, kini menjadi titik terang kerja sama dua negara.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk menetapkan langkah konkret yang tidak harus menunggu selesainya proses hukum internasional.

"Kita sepakat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Contohnya adalah wilayah Ambalat, sambil menunggu penyelesaian hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development. Apa pun potensi yang ditemukan di wilayah laut tersebut, akan kita eksploitasi bersama secara adil," kata Prabowo.

Tak ada lagi kata menunggu tanpa arah. Perairan yang dulu menjadi garis diam kini sedang dipetakan untuk diolah bersama, dengan skema yang disebut joint development—kerja sama dua negara, di tengah ketegangan batas.

Prabowo juga mengingatkan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi jangkar utama dari semua keputusan yang diambil Indonesia dan Malaysia.

Kedua negara tak hanya bicara soal laut. Di ruang yang sama, perbincangan melebar ke Timur Tengah—ke arah tempat konflik Israel-Iran dan luka lama di Palestina belum kunjung sembuh.

"Pada tingkat global, kita membahas perkembangan konflik Iran-Israel, serta situasi terkini di Palestina. Kita tetap mendorong penyelesaian damai dari semua pihak dan menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran," kata Prabowo.

"Kita berharap proses ini dapat terus berlanjut menuju perdamaian." – Prabowo Subianto

PM Malaysia Anwar Ibrahim juga menyampaikan hal serupa, tetapi dengan nada lebih realistis: hukum bisa menunggu, rakyat tidak.

"Tidak ada halangan untuk segera melaksanakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disebut tadi, yaitu joint development authority, misalnya di kawasan Ambalat. Sebab, jika kita menunggu penyelesaian hukum, bisa jadi memakan waktu hingga dua dekade lagi.

Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada untuk memperoleh hasil nyata, demi kepentingan rakyat di kawasan perbatasan," kata Anwar.

Kedua pemimpin bicara dengan tenang. Namun narasi yang mereka bangun mengandung arah sejarah baru: eksplorasi laut bukan lagi hanya tentang potensi ekonomi, tetapi juga simbol kebijakan bersama—di saat dunia masih berkonflik.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. |a.a