Koalisi masyarakat sipil nilai peristiwa ini sebagai kegagalan negara lindungi hak hidup dan tuntut tim pencari fakta dibentuk segera.

News - Aras Atas | Nasional - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tragedi ledakan amunisi milik TNI AD di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang. Insiden tersebut terjadi saat pemusnahan amunisi tidak laik pakai oleh personel Gupusmu III TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, pada Senin pagi (12/05).

“Ini tragedi dan ini harus diusut. Kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban,” tegas Koalisi dalam pernyataannya, Senin (12/05).

Koalisi menyebut, pemusnahan amunisi harus dilaksanakan dengan standar keamanan tinggi, dan lokasi harus steril dari warga sipil. Mereka menyoroti lemahnya pengawasan dalam praktik pemusnahan yang justru melibatkan warga tanpa perlindungan maksimal.

“Tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali,” tulis Koalisi.

Mereka juga mengkritik pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI yang menyebut warga menjadi korban karena hendak memulung serpihan amunisi. Klaim itu dianggap menyudutkan warga sebelum ada penyelidikan resmi.

“Itu adalah klaim yang terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban,” jelas Koalisi, “terutama karena disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan.”

Sejumlah keluarga korban membantah tuduhan bahwa para korban adalah pemulung logam. Seorang anak korban menyatakan bahwa ayahnya ikut membantu proses peledakan bersama tentara. “Bukan memulung, ayah saya kerja sama tentara,” ujarnya, dikutip dari media.

Sementara itu, aparat Desa Sagara juga membantah klaim pemulungan tersebut. “Selama ini warga kami dipercaya TNI membantu pemusnahan, mulai dari menggali lubang hingga menyusun,” kata aparat desa setempat.

Koalisi menekankan bahwa investigasi tidak boleh dilakukan secara internal oleh TNI saja. Mereka menyerukan agar Komnas HAM dan Kepolisian juga aktif terlibat, mengingat peristiwa terjadi di luar zona militer dan menimbulkan korban sipil.

“Untuk memastikan integritas dan kredibilitas pengusutan ini, maka investigasi harus dilakukan oleh lembaga yang independen yang berasal dari luar TNI,” tegas Koalisi.

Koalisi juga meminta Komnas HAM lebih proaktif. “Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi,” tutup pernyataan mereka.

Ledakan maut ini menewaskan sembilan warga sipil dan empat anggota TNI, termasuk Kepala Gudang Pusat Munisi III. Lokasi kejadian disebut berada di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut, yang disebut rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi.

Koalisi yang mengeluarkan pernyataan ini terdiri dari berbagai lembaga seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, PBHI, ELSAM, ICJR, LBH Jakarta, hingga WALHI.|a.a