Generasi Orde Baru Penghambat Reformasi, Waktunya Disingkirkan

News - Aras Atas | Jakarta - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan kembali menyuarakan sikap tegas terhadap stagnasi reformasi yang dianggap masih dikuasai oleh warisan Orde Baru. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua GMNI Jakarta Selatan, Deodatus Sunda Se, atau yang akrab disapa Dendy Se, organisasi ini menilai masih kuatnya dominasi generasi lama dalam pemerintahan sebagai ancaman serius bagi masa depan demokrasi.

"Indonesia tidak akan pernah maju jika masih dikuasai oleh generasi tua pewaris budaya Orde Baru yang korup, otoriter, dan anti-demokrasi," tegas Dendy Se dalam pernyataannya.

Sudah 27 tahun sejak lengsernya Orde Baru, namun menurut Dendy Se, banyak lembaga negara masih dikendalikan oleh tokoh-tokoh lama yang gagal membawa perubahan, bahkan mengkhianati semangat Reformasi. Mereka dianggap enggan menghadapi transparansi, terjebak dalam budaya korupsi, dan menutup jalan bagi lahirnya kepemimpinan progresif.

“Gerakan Potong Satu Generasi bukanlah bentuk diskriminasi usia, melainkan strategi percepatan reformasi struktural. Kami percaya, tanpa keberanian untuk memutus rantai masa lalu yang penuh penyimpangan, Indonesia tidak akan pernah benar-benar berubah,” ujar Dendy Se.

GMNI Jakarta Selatan menilai, wajah pemerintahan saat ini hanya berganti rupa, namun tetap mengandung esensi kekuasaan yang otoriter dan anti-rakyat. Dendy menilai bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal memenuhi harapan Reformasi dan justru menjadi simbol pengkhianatan.

“Dari rakyat biasa, Jokowi diangkat menjadi pemimpin dengan harapan akan membawa perubahan... Namun yang terjadi justru sebaliknya: kekuasaan Jokowi berubah menjadi dinasti, oligarki, dan pelanggengan kekuasaan melalui cara-cara yang melanggar etika dan konstitusi,” ucap Dendy Se.

Ia juga menyoroti berbagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil, pelemahan KPK, serta ketimpangan ekonomi yang semakin melebar akibat proyek-proyek pembangunan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Pelemahan KPK secara sistematis melalui revisi undang-undang yang mengikis kewenangan dan independensi lembaga anti-korupsi. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan pemberantasan korupsi yang dulu menjadi pilar reformasi,” ungkapnya.

“Represi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers makin meningkat. Kritikus dan aktivis yang lantang mengungkap ketidakadilan dibungkam, dikriminalisasi, dan diintimidasi,” lanjut Dendy Se.

Atas dasar itu, GMNI Jakarta Selatan menyampaikan sepuluh tuntutan utama yang ditujukan kepada Presiden, DPR/MPR, dan Mahkamah Konstitusi, mulai dari penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto hingga evaluasi sistem pemilu. Dendy menegaskan, jika tuntutan ini terus diabaikan, maka rakyat punya hak untuk menuntut pemakzulan pemimpin nasional.

“Apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti dan diabaikan maka Makzulkan Prabowo-Gibran adalah jawaban bagi Rakyat,” pungkas Dendy Se.

Dengan pernyataan ini, GMNI Jakarta Selatan menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap agenda reformasi sejati, menolak pelanggengan kekuasaan yang melanggengkan ketimpangan, dan mendorong Indonesia keluar dari bayang-bayang masa lalu.|a.a